Bupati Melawi Terima Kunjungan Kerja Kepala BNN Provinsi Kalbar

Dikabari.com I Melawi – Bupati Melawi terima kunjungan Kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Pol Budi Wibowo, SH,SIK,MH. Didampingi Ka BNNK Sintang Kompol La Muati, SH.MH. Ka BNNK Kuburaya AKBP Abdul Haris Daulay, SH. Ka BNNK Pontianak AKBP Ngatiya, SH.MH. Plt Kabid Pemberantasan BNNP KALBAR Anida Sari S.ST.MM. melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi,” Rabu 16/11/2022 dirumah jabatan Bupati Melawi.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Pol Budi Wibowo, SH,SIK,MH.
Beserta rombongan disambut lansung oleh Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K. Wakil Ketua DPRD Melawi Taupik SE, Ketua RBM Kota Juang Kab-Melawi Marumi, S.Pd, beserta unsur Forkompimda, dan beberapa Kepala OPD, dilingkungan pemerintah Kabupaten Melawi.

Dalam sambutannya laporan, Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd,menyambut baik kunjungan dan sosialisasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Pol Budi Wibowo, SH,SIK,MH. di Kalbar, terlebih kususnya di Kabupaten Melawi ini, dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika di Kabupaten Melawi.

Sementara itu, Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd Dia menjelaskan letak geografis Kabupaten Melawi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kali mantan Tengah (Kalteng) dan di Pinoh ini, kundisi jalurnya jalur Sungai dan jalur darat serta pergunungan.” Jelasnya.

Dalam kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Pol Budi Wibowo, SH,SIK,MH. Dikabupaten Melawi, memberi arahan terkait perencanaan Lauching Desa Bersinar, program unggulan Petani Bersinar dan pencanangan Wisata Bersinar. Dalam Sambutannya beliau juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program agar hasil dari program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Disamping itu banyaknya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian seluruh komponen masyarakat baik dilingkungan pemerintah, masyarakat, swasta maupun pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan Rencana Aksi Nasional dalam P4GN, yang pertama, penyediaan sarana informasi dan sosialisasi bahaya narkoba. Kedua, pembentukan regulasi tentang P4GN, ketiga, deteksi dini melalui tes urine narkoba kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah terkait.

“Keempat pembentukan satgas/ relawan anti narkoba. Kelima, pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan. Dan keenam, tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan,” imbuhnya.

Abd.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *