DPP GANNAS Sampaikan Usulan ke Presiden Keluarkan PP Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Jakarta, Dikabari.com -Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS), I Nyoman Adi Peri SH, mendatangi Kantor Sekretariat Negara untuk menyampaikan Surat Usulan kepada Bapak Presiden, agar dapat segera dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Penggiat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Ketua Umum  GANNAS, I Nyoman Adi Peri SH mengatakan di  Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh tanggal 26 Juni 2020 lalu, atas hasil evaluasi DPP,  kami menyimpulkan agar  segera menyampaikan surat kepada Bapak Presiden tentang keinginan GANNAS agar Bapak Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

“Tentunya agar usulan ini menjadi sangat penting. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kepala BNN dan Kapolri agar maksud dari surat ini beliau mengerti, manfaat yang didapat oleh negara maupun masyarakat. Dan seandainya tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diterbitkan oleh Bapak Presiden, tentunya kita akan segera bertemu Kepala BNN dan kapolrI atas Usulan Surat untuk Presiden yang telah kami sampaikan melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia”, ungkapnya, Senin di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia usai mengantar surat.

I Nyoman memaparkan,Undang-undang Narkotika Tahun 2009 sudah berlaku sekitar sebelas tahun yang lalu. Saat dibuat oleh Pemerintah dan DPR menyadari bahwa narkotika tidak bisa hanya ditangani oleh Negara atau Pemerintah atau BNN atau Polri.

Bahwa Negara dan DPR sudah menyadari itu, saat di Undangkan, undang undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan bab khusus kepada masyarakat, yaitu Bab 13 tentang Peran Masyarakat khususnya Pasal 104,105,106,107. Karena sudah sebelas tahun berlaku, UU Narkotika khususnya Peran Serta Masyarakat  belum ada peraturan pelaksanaannya, belum ada tata cara menjalankan fungsi peran serta masyarakat.

“Dengan adanya surat ini yang kami sampaikan, kami meminta segera Pemerintah atau Presiden menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk bisa digunakan dan dijalankan oleh pihak BNN dan Kepolisian,”kata Nyoman.

Ketemu GANNAS lebih lanjut menyampaikan, adapun isi surat yang disampaikan DPP GANNAS No. 029/VI/PP/DPP-GANNAS/20 kepada Presiden, antara lain:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *