Presiden Tak Bisa Dimakzulkan Gegara Terbitkan Perpu KPK

Bivitri Susanti,Ahli Hukum dan Tatanegara

Jakarta, dikabari.com – isu menganai bahwa Presiden Jokowi bisa dimakzulkan jika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK karena dianggap tindakan inkonstitusional membuat puluhan politisi senior pendukung Jokowi geram.

Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara mengatakan bahwa isu Presiden bisa dimakzulkan hingga langkah penerbitan Perppu KPK inkonstitusional yang muncul akibat disahkannya UU KPK beberapa waktu lalu oleh DPR itu dinilai keliru. Bivitri menilai bahwa revisi UU KPK yang telah sahkan itu justru menjadi perbuatan untuk melemahkan fungsi KPK.

“Ada yang mendengar sebagian pihak misalnya mengatakan penerbitan perppu itu langkah inkonstitusional. Saya sebagai pengantar ingin memperjelas bahwa perppu itu ada di Pasal 22 UUD 1945, jadi jelas-jelas konstitusional. Sangat keliru kalau dikatakan langkah penerbitan perpu itu inkonstitusional. Intinya kami ingin menanggapi apa yang disampaikan belakangan ini sudah cukup meresahkan, tidak hanya bagi publik tapi saya kira mmm… jangan-jangan bunyinya kok seperti mengancam Pak Presiden, saya kira rekan-rekan wartawan sudah tahu juga”, papar perempuan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini pada jumpa pers, di Galeri Cemara, Jl.   HOS Cokroaminoto, no 8-9, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (4/10/2019).

Bivitri juga mengatakan bahwa isu pemakzulan yang muncul di tengah upaya dukungan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK itu tidak berdasar.  Menurutnya, isu itu disampaikan para elite partai politik yang kurang cermat membaca UUD 1945.

“Perlu kami ingatkan kepada segenap elite politik yang mungkin agak luput dalam membaca UUD kita, bahwa tahun 1999-2002 UUD kita sudah berubah, sekarang ini presiden kita sendiri yang coblos, rakyat dan dia pun tidak bisa dijatuhkan oleh MPR. Dia hanya bisa dijatuhkan oleh Pasal 7A UUD bila melakukan pelanggaran hukum misalnya korupsi, penyuapan, pengkhianatan, dan lain-lain, dan itu pun prosedurnya tidak mudah”, ujar Bivitri sang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Bivitri mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Perppu sebelumnya, yaitu Perppu Ormas. Dengan langkah tersebut Bivitri pun mengharapkan agar Jokowi dapat berpikir jernih untuk mengeluarkan Perppu KPK. “Jadi intinya itu sebenarnya biasa saja sepanjang Presiden secara subjektif menimbang-nimbang apakah dia harus mengeluarkan Perppu. Jika iya, maka silakan keluarkan nanti akan dinilai oleh DPR”, pungkasnya. Her

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *